Pandemi masih belum berakhir. Banyak hal mengalami perubahan. Bukan saja tentang perilaku kesehatan. Namun, juga tentang upaya menjaga kesehatan. Baik kesehatan diri, maupun juga lingkungan. Saat ini pemerintah sedang menggalakkan upaya menjaga kesehatan diri. Penggalakan yang membuat sedikit lupa dengan upaya menjaga kesehatan lingkungan melalui Program Langit Biru (PLB).
Lingkungan sehat pada dasarnya adalah salah satu hak warga negara yang tercantum pasal 28 H ayat 1 UUD 1945. Dalam pasal tersebut berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.”
Mengacu pada pasal tersebut, salah satu hak warga negara terkait lingkungan sehat adalah jumantara atau langit yang bersih. Sejauh ini kondisi jumantara Indonesia mengalami banyak perubahan. Salah satu penyebabnya adalah asap pembakaran tidak sempurna kendaraan bermotor.
Emisi karbon dari kendaraan bermotor masih mengandalkan bahan bakar fosil. Bahan bakar dengan standar rendah yang menyebabkan banyak kerugian dalam kehidupan. Bukan saja kehidupan saat ini, melainkan juga kelangsungan ke depannya. Dampak nyata saat ini adalah masuknya penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sebagai 10 penyakit terbanyak di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2019. Berdasarkan data Dinas Kesehatan NTB tahun 2019 menunjukkan bahwa ISPA merupakan penyakit tertinggi. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan sebesar 174.213 kunjungan.
Selain itu berdasarkan data dari Kemenkes RI (2019), NTB sendiri termasuk ke dalam 5 provinsi dengan ISPA tertinggi. Tertinggi pertama, yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) (41,7%), Papua (31,1%), Aceh (30,0%), NTB (28,3%), dan Jawa Timur (28,3%). Secara umum kasus ISPA terjadi oleh tiga faktor risiko, yaitu lingkungan, individu, dan perilaku.
Menurut pengakuan pihak Dinas Kesehatan NTB penyebabnya bukan semata-mata karena kualitas udara. Namun demikian, tetap saja kondisi langit berkontribusi besar terhadap kejadian kasus ISPA di NTB.
Kondisi Langit Saat Ini
Kenyataan membuktikan, bahwa kondisi jumantara saat fase Work from Home (WFH) jauh berbeda dengan setelahnya. Saat fase WFH, jumantara berada pada kondisi yang jauh lebih baik. Minimnya mobilitas kendaraan bermotor, baik umum maupun pribadi adalah kuncinya. Namun, demikian bukan berarti benar-benar bersih. Emisi karbon hasil pembakaran kendaraan bermotor sangat memengaruhi kondisi jumantara.
Kondisi tersebut di atas tentu bukan hal yang menguntungkan. Berbagai kasus ISPA dalam jangka panjang akan memperburuk kualitas kesehatan. Memerlukan langkah strategis bersama-sama untuk menjaganya.
Peran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga merupakan salah satu faktor penting. Peran tersebut salah satunya dengan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan. BBM tersebut adalah yang tergolong ke dalam kelas di atas Research Octane Number (RON) 92, yaitu di atas Premium (RON 88) dan Pertalite (RON 90).
Selain itu, memerlukan standar ketat dalam pengendalian pencemaran udara dari pemerintah. Sekadar regulasi saja belum cukup. Memerlukan komitmen dan konsistensi dari semua komponen. Termasuk di dalamnya adalah menjalankan program yang mengatur tentang pencemaran udara khususnya sektor transportasi.
Pengendalian ini tentu akan berdampak pada peningkatan kualitas udara dan jaminan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Jaminan keberlanjutan dan keberlangsungan hidup haruslah sebuah program jangka panjang yang menguntungkan masyarakat ke depannya.
Kajian tentang penggunaan BBM yang ramah lingkungan merupakan sebuah kewajiban. Pemerintah wajib tegas memberlakukan regulasi terkait produksi dan distribusi BBM ramah lingkungan. Upaya ini merupakan kunci awal bagi pengendalian pencemaran udara.
Lahirnya PLB adalah harapan baru. Membangkitkan kembali upaya pengendalian pencemaran udara melalui PLB adalah pilihan. Bangkitnya kembali PLB merupakan harapan baru. Setelah 26 tahun tidak ada perubahan signifikan dalam implementasinya, tiba saatnya membuka kesadaran. Hal ini akan menandai mulainya sebuah era baru kesadaran menggunakan BBM ramah lingkungan. Satu mimpi bersama yang membutuhkan komitmen dan konsistensi bersama untuk mewujudkannya. Hingga pada akhirnya tidak akan ada lagi 26 tahun tahap kedua.
Program Langit Biru
Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengendalikan pencemaran udara. Salah satunya melalui PLB. Pemerintah melalui Menteri Negara Lingkungan Hidup telah mencanangkan PLB pada tanggal 6 Agustus 1996 di Semarang. PLB merupakan program pengendalian pencemaran udara, khususnya yang bersumber dari sektor transportasi.
Tujuan PLB adalah untuk mencapai kualitas udara ambien yang memenuhi standar kesehatan manusia dan makhluk hidup lain. Upaya tersebut di antaranya, yaitu melakukan pemantauan kualitas udara ambien serta pengendalian pencemaran udara yang berasal dari transportasi.
Guna mempertahankan kualitas udara tetap bersih, KLHK telah memasang Stasiun Pemantau Kualitas Udara. Sedangkan bagi sektor transportasi memberlakukan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 141/2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang untuk Kendaraan Bermotor Tipe Baru adalah hal penting. Program ini sangat strategis untuk mengendalikan emisi gas buang dari kendaraan bermotor untuk jangka panjang.
Sayangnya kebijakan masih sekadar pemanis bibir saja. PLB melalui kegiatan riil baru terwujud beberapa tahun kemudian. Pemasangan jaringan pemantau kualitas udara telah terpasang di beberapa daerah. Namun, hingga saat ini belum semua daerah terpasang. Kehadiran aplikasi ISPU Net KLHK pun belum mampu membuahkan kesadaran masyarakat yang lebih optimal dalam turut mencegah agar kualitas udara tidak memburuk.
Demikian halnya dengan PLB yang tiap daerah tidak serentak melaksanakannya. Hal ini menghambat pengendalian emisi gas buang dari kendaraan. Hambatan terjadi karena pemerintah tidak serius mengawal pelaksanaan PLB. Selain itu karena tidak ada peraturan ketat terkait dengan pelaksanaan program.
Secercah Harapan Baru
Secercah harapan baru mengemuka dalam Diskusi Publik hasil inisiasi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Kantor Berita Radio (KBR). Diskusi Publik pada Kamis (18/3) ini mengangkat tema “Penggunaan BBM Ramah Lingkungan Guna Mewujudkan Program Langit Biru”. Dalam diskusi publik dengan peserta sekitar 160 orang dari unsur media, bloger, dan pers mahasiswa ini terlaksana dalam dua sesi. Sesi pertama adalah siaran KBR dan sesi kedua adalah webinar.
Pada sesi pertama yang dipandu Rizal Wijaya seorang penyiar KBR menghadirkan empat orang narasumber dari YLKI, Pengamat Ekonomi, Pertamina, dan KLHK. Host memulai siaran KBR dengan mempersilakan Tulus Abadi dari YLKI untuk menyampaikan garis besar kegiatan YLKI dalam mendukung program Langit Biru.
Selanjutnya adalah Dasrul Chaniago dari KLHK yang mengungkap implementasi program Langit Biru. Tidak ketinggalan pengamat Ekonomi, Faisal Basri menyuarakan tentang kepekaan menangkap momentum untuk hanya menyediakan BBM agar ramah lingkungan. Selain itu, hadir juga Deny Djukardi sebagai perwakilan Pertamina yang mengupas tentang program marketing dan edukasi ‘Langit Biru Pertamina‘.
Perbincangan dalam siaran KBR memberikan gambaran awal yang cukup untuk melanjutkan ke diskusi publik. Penjelasan demi penjelasan terkait implementasi PLB beserta kendalanya mampu membuat seluruh peserta yang hadir melibatkan diri dalam diskusi. Diskusi Publik yang dipandu Maulana ini pun setidaknya menghasilkan empat poin utama terkait implementasi PLB. Keempat poin tersebut adalah konsistensi, sosialisasi dan edukasi serta kolaborasi.
Konsistensi
Implementasi PLB masih belum terwujud sepenuhnya. Beberapa strategi masih belum menunjukkan hasil sesuai harapan. Membutuhkan banyak cara agar PLB bisa berjalan di relnya.
“Premium sempat menghilang, tetapi kemudian ada lagi. Itu adalah bentuk inkonsistensi pemerintah.”
Faisal Basri – Pengamat Ekonomi
Demikian ungkap Faisal Basri. Salah satu anggota Tim Satgas Mafia Migas ini lebih lanjut mengungkapkan tentang pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah. Menurutnya, masyarakat akan mengikuti saja kebijakan yang ada. Tentunya kebijakan terkait harga BBM ramah lingkungan tersebut memperhatikan masyarakat agar tidak terkesan tiba-tiba. Selain itu juga harus ada press mechanism agar lebih tegas dalam menghapuskan BBM RON rendah yang tidak ramah lingkungan.
Sementara itu di sisi lain, pihak Pertamina yang diwakili Deny Djukardi ikut ambil suara.
“Pertamina memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan Pemerintah.”
Deny Djukardi – Pertamina
Lebih lanjut Deny mengatakan bahwa tanpa adanya konsistensi kebijakan pemerintah, Pertamina juga akan bingung. Akibatnya Pertamina pun harus mengatur siasat agar tidak merugi. Salah satunya adalah memproduksi BBM dengan RON 90. Meskipun masih di bawah standar Euro 4, tetapi setidaknya produk BBM ini menjadi pilihan lebih baik daripada BBM RON 88. Pada dasarnya masyarakat sudah paham tentang BBM ramah lingkungan yang harganya lebih mahal. Tinggal pemerintah menetapkan harga yang sesuai.
Sosialisasi dan Edukasi Program Langit Biru
Selain konsistensi kebijakan pemerintah, sosialisasi dan edukasi juga belum terlaksana secara optimal. Sosialisasi yang dilakukan belum masif dan menyentuh hal-hal krusial. Hal ini menyebabkan tidak semua lapisan masyarakat memahami tentang PLB. Dalam diskusi publik yang juga menghadirkan influencer dari berbagai latar belakang ini pun mencuat tentang pentingnya sosialisasi dan edukasi melalui berbagai media kreatif.
“Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat juga harus menyentuh emak-emak. Bagaimanapun juga the power of emak-emak itu nyata adanya.”
Leoni Agustina – Penyiar TVRI Pusat
Pernyataan Leoni tersebut bukannya tanpa alasan. Emak-emak sebagai bagian dari masyarakat juga merupakan tokoh kunci perubahan. Memerlukan pendekatan khas emak-emak untuk mendukung Penggunaan BBM ramah lingkungan. Setelah mendapatkan sosialisasi, hendaknya ada treatment khusus terhadap emak-emak.
Menurut penyiar TVRI kelahiran Mataram ini kenaikan harga BBM ramah lingkungan bagi emak-emak sebenarnya tidak masalah. Dengan catatan ada potongan harga atau promo lainnya dari Pertamina. Potongan harga lebih berarti bagi emak-emak.
Selain emak-emak, sosialisasi dan edukasi hendaknya juga menyasar kaum milenial. Demikian menurut Adhy Bassi Toaya.
“Sosialisasi harusnya juga menyasar generasi milenial dengan bahasa yang tidak kaku.”
Adhy Bassi Toaya – Content Creator
Menurut content creator ini, pemerintah hendaknya mulai berpikir kreatif tentang sosialisasi ini. Tujuannya agar lebih tepat sasaran. Lebih lanjut menurutnya media sosial dan media kreatif lainnya efektif untuk sosialisasi dampak penggunaan BBM tidak ramah lingkungan di kalangan milenial. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa tugas content creator adalah menyederhanakan bahasa pemerintah sehingga bisa sampai pada masyarakat.
Upaya penyebarluasan lainnya juga dikemukakan oleh seorang influencer, Ramon Yusuf Tungka. Menurut artis nasional ini, memerlukan terobosan baru, misalnya yaitu edukasi kepada sopir angkot. Tujuannya agar sopir angkot menjadi true influencer. Dengan demikian akan ada pride saat naik angkot yang menggunakan BBM ramah lingkungan.
Lebih lanjut Ramon menegaskan bahwa hal ini menjadi tugas regional daerah untuk mengondisikannya. Jika ini tercapai, maka Indonesia akan menjadi destinasi wisata ramah lingkungan.
Kolaborasi
Selain konsistensi dan sosialisasi serta edukasi kebijakan, tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi. Poin ini mengemuka dalam diskusi publik yang berlangsung secara daring selama hampir empat jam tersebut.
“YLKI hanya akan mengampanyekan akses kemudahan dan harga. Harus ada pihak lain yang mengampanyekan isu manfaat.”
Thamzil Tahir – Redaktur Tribunnews Makasar
Demikian diungkapkan Thamzil dalam diskusi publik yang berlangsung hingga siang itu. Menurut Redaktur Tribunnews Makasar ini, PLB membutuhkan kolaborasi dari semua pihak terkait. Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa PLB akan berhasil dengan mendengar dan melibatkan suara konsumen.
Sementara itu, pihak KLHK yang diwakili oleh Ratna menyatakan hal serupa.
“KLHK tidak bisa bekerja sendiri. Membutuhkan dukungan elemen lainnya agar PLB berhasil,” ungkap Ratna.
Menurut Ratna, kunci kolaborasi ini adalah masyarakat. Masyarakat membutuhkan edukasi tentang penggunaan BBM ramah lingkungan untuk mendukung Program Langit Biru. Selain itu, unsur pemerintahan lainnya juga tidak tinggal diam. Masing-masing elemen harus memberikan dukungan demi tercapainya tujuan bersama.
Saran dan Kesimpulan Diskusi Publik Program Langit Biru
Diskusi publik pun harus berakhir tepat pukul 12.00 WIB. Banyak pembelajaran positif terkait penggunaan BBM ramah lingkungan dalam mendukung Program Langit Biru. Dari hasil diskusi masih ada beberapa hal yang belum muncul. Di antaranya, yaitu peran guru sebagai bagian masyarakat dalam mendukung PLB. Hal ini penting karena guru merupakan corong dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi bagi peserta didik. Terutama guru SMA/SMK yang mengajar siswa selaku pengguna kendaraan bermotor. Sedangkan guru pendidikan usia dini dan dasar peran ini akan sangat besar. Hal ini karena pemahaman penggunaan BBM ramah lingkungan bisa dilakukan sejak dini. Penanaman sejak dini akan membuat pemahaman yang bersifat berkelanjutan.
Dari diskusi publik ini, banyak pemahaman yang diperoleh sebagai pengalaman baru. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan tersebut antara lain:
- Masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan Program Langit Biru;
- Pemerintah harus tegas dan konsisten dalam menerapkan kebijakan terkait penggunaan BBM ramah lingkungan;
- Masih membutuhkan sosialisasi dan edukasi secara masif ke berbagai lapisan terutama menyangkut isu manfaat menggunakan BBM ramah lingkungan;
- Program Langit Biru akan berhasil dengan adanya kolaborasi dari semua pihak.
Demikian semoga Program Langit Biru akan benar-benar terwujud melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan BBM ramah lingkungan. Selalu ada harapan baru dalam implementasi Program Langit Biru.
Salam Langit Biru!
Bloger Pembelajar
Sudomo
www.eigendomo.com
Simak selengkapnya Diskusi Publik di Channel YouTube Berita KBR berikut ini:
bianglalakata.wordpress.com 